Ancaman 4 Tahun Penjara bagi Pemberi tahu Konten Ujaran Kebencian

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuka pelayanan pengaduan bagi para korban hate speech atau ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan fitnah terutama di sosial jalan.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, mengucapkan membuat konten mengarah ke hate speech pencemaran nama baik & fitnah merupakan sesuatu yang berpotensi melanggar hukum.

Selain melakukan patroli dunia maya, Polri mengimbau masyarakat melaporkan apabila menemukan konten-konten yang bernuansa SARA dan ujaran kebencian tersebut.

Baca: Mabes Polri: Terkira Teroris yang Ditangkap di Sukoharjo Terlibat Penyerangan Wakapolres Karanganyar

“Karena belum tetap ditemukan petugas karena banyaknya konten di dunia maya, ” kata pendahuluan dia, Senin (13/7/2020).

Sampai saat ini, dia membaca, Polri masih terus memantau kesibukan di media sosial, dan bakal segera menindak jika ada netizen yang mengunggah ujaran kebencian atau hate speech, pencemaran nama indah dan fitnah, baik itu diperuntukkan kepada institusi maupun perseorangan, minus terkecuali.

“Kami tidak ingin masyarakat menjadi subyek pelanggar hukum dalam konteks ITE, ” ujarnya.

Menangkap: Kejar Pelaku Pembunuhan Jurnalis Metro TV, Polri Telah Periksa 12 Orang Saksi

Dia mencontohkan, tindakan menyebarluaskan bahan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan kesibukan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3)
Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pelanggaran atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dapat dipidana secara pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda menyesatkan banyak Rp 750 juta.

Dia menegaskan, tim cyber secara intens melakukan cyber patrol memonitor konten yang bernuansa ujaran kebencian. Pihaknya mengapresiasi netizen dengan tidak menyebarkan informasi yang bernuansa ujaran kebencian.

Dia meminta masyarakat menggunakan platform sosial media secara bijak, dan tak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu dengan merugikan pihak lain.

Hal itu termasuk dalam penyampaian pendapat, informasi maupun kekecewaan beserta keluhan kepada pihak lain, yang harus tetap menjaga norma kepantasan dan kesopanan.

“Mengajukan pendapat, keluhan dan lainnya silahkan saja. Tapi jika hal tersebut, mengandung ujaran kebencian, fitnah serta pencemaran nama baik, hal itu berpotensi melanggar hukum, ” tambahnya.