Arteria Dahlan Curiga Draf RUU Menjadikan Kerja Disusun Pihak Swasta

Arteria Dahlan Curiga Draf RUU Menjadikan Kerja Disusun Pihak Swasta

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA  – Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja mendapat kritikan dari Badan Legislasi ( Baleg) DPR RI.

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mengutarakan kecurigaannya bahwa  draf RUU Cipta Kerja ditata oleh pihak swasta, bukan pemerintah.

Baca: RUU Cipta Kerja Dinilai Atasi Tumpang Tindih Peraturan

Dalam rapat kerja bersama pemerintah, Selasa (4/8/2020), Arteria menilai  kaum rumusan dalam draf RUU Membentuk Kerja tidak sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Saya mohon pemerintah bicaranya substantif dan tidak retorika. Mau nanya beta sekarang, yang buat omnibus itu sudah baca UU 23 Tahun 2014 tidak? Jangan-jangan yang buat ini orang swasta, ” cakap Arteria.

Menurut dia, pemerintah pusat mengambil kewenangan negeri daerah lewat RUU Cipta Kerja.

Salah satu isu yang jadi perdebatan yaitu terkait penyusunan Rencana Detail Tata Tempat (RDTR) yang harus mendapatkan persetujuan pusat.

Dalam Bagian Ketiga RUU Cipta Kerja mengenai Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Mencari jalan dan Pengadaan Lahan, RDTR kudu disetujui oleh pemerintah pusat.

Pemerintah daerah harus menetapkan RDTR yang telah disetujui induk dalam jangka waktu satu kamar.

“Padahal kita punya konsensus kebangsaan. Pemprov, kabupaten, praja diberikan kewenangan untuk mengurus tunggal berdasarkan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, ” ujar dia.

Dia mengatakan, perubahan kewenangan sejak pemerintah daerah ke pemerintah sentral dalam konteks tata ruang bersemuka dengan konstitusi.