BREAKING NEWS: KPK Tahan Wali Praja Tasikmalaya Budi Budiman Terkait Peristiwa Suap Dana Alokasi Khusus

BREAKING NEWS: KPK Tahan Wali Praja Tasikmalaya Budi Budiman Terkait Peristiwa Suap Dana Alokasi Khusus

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan kepada Wali Kota Tasikmalaya periode 2012-2017 dan 2017-2022, Budi Budiman, Jumat (23/10/2020).

Budi merupakan tersangka dalam perkara dugaan uang sogok terkait dengan pengurusan Dana Peruntukan Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

Watak Budiman telah menyandang status simpulan dalam kasus ini sejak 26 April 2019.

Baca juga: Rekam Jejak Budiman Saleh, Dirut BUMN PT PAL yang Diciduk KPK

“Untuk kepentingan penyidikan, setelah melaksanakan pemeriksaan saksi sebanyak 33 karakter dan 2 orang ahli, KPK melakukan penahanan tersangka BBD selama 20 hari terhitung sejak agenda 23 Oktober 2020 sampai secara 11 November 2020 di Rutan KPK Cabang Gedung ACLC KPK Kavling C1, ” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2020).

Jadi protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, Ghufron mengatakan, Budi akan terlebih dulu dilakukan isolasi mandiri semasa 14 hari di Rutan Bagian KPK C1.

Baca juga: Dorong Penyerahan PSU oleh Pengembang, KPK Rakor dengan Pemangku Kota Jakut dan Jakbar

Untuk diketahui, pasal ini merupakan pengembangan dari kejadian dugaan suap terkait usulan pemberian perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dengan diawali dengan OTT pada Jumat, 4 Mei 2019 di Jakarta.

Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK mengamankan kekayaan Rp400 juta dan juga sejauh ini telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Baca juga: Sebut Jokowi-Maruf Sukses Kebiri KPK, Nasdem: Mungkin ICW Cuma Lihat Banyak Koruptor yang Ditangkap

Mereka antara lain, Amin Santono (Anggota Komisi XI DPR RI), Eka Kamaluddin (Swasta/perantara), Yaya Purnomo (Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman di dalam Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan).

Kemudian Ahmad Ghiast (Swasta/kontraktor), Sukiman (Anggota DPR RI 2014-2019), dan Natan Pasomba (Pelaksana Tugas dan Pj Kepala Biro Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua).