Dinilai Melanggar Hukum, LBH Minta Kepala Cabut Perpres 64 Tahun 2020

Dinilai Melanggar Hukum, LBH Minta Kepala Cabut Perpres 64 Tahun 2020

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Direktur Institusi Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Bakir Maulana meminta pemerintah mencabut Sistem Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Sistem Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut dia, langkah Presiden merupakan bentuk pembangkangan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Hak Uji Materil Nomor: 7P/HUM/2020.

Baca: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pemerintah Jamin Tak Ada Penolakan Pasien mematok Alasan Kamar Kosong

“(Meminta) mencabut Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dan mendiamkan segala manuver hukum untuk memasang iuran BPJS yang menyengsarakan rakyat dan melanggar hukum, ” kata pendahuluan dia, Jumat (15/5/2020).

Meskipun nominal kemajuan iuran dalam Perpres 64/2020 berbeda, namun kata dia, tindakan mereplikasi kebijakan serupa dengan dasar yang sama hanya menunjukan Presiden berkelakar dengan utusan MA dan tak menghormati hukum.

Baca: Kembali Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Komisi IX DPR: Pemerintah Tak Taat Hukum

Dia menilai, Presiden mengenai ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Cetakan 14 Tahun 1985 Mahkamah Gemilang dan juga Asas-Asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Perundang-Undangan dengan mereplikasi pengaturan dengan telah dinyatakan tidak sah.

“Lebih jauh, tindakan Pemimpin adalah pelecehan terhadap prinsip dasar negara hukum dalam UUD 1945, ” kata dia.

Baca: BREAKING NEWS: Seorang Polisi di Sulawesi Tembak Istrinya dan Anggota TNI

Untuk itu, dia menodong, pemerintah menghentikan kebijakan jaminan kesehatan tubuh yang membebankan rakyat dan segera melakukan pembenahan tata kelola rencana Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS untuk menjalankan tujuan perlindungan ketenteraman sosial yang dijamin Pasal 28H ayat (1), (2), (3) serta Pasal 34 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Hal ini dapat didahului dengan membuka audit BPKP terhadap BPJS Kesehatan kepada publik.

“Menghentikan seluruh tindakan, kebijakan ataupun manuver politik yang semakin memiskinkan rakyat kecil di sedang darurat kesehatan Covid 19 serta kembali pada amanat UUD 1945 untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dengan tetap memegang teguh kaidah negara hukum, demokrasi dan Hak Asasi Manusia, ” ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan dengan menerbitkan Peraturan Pemimpin Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Cetakan 82 Tahun 2018 tentang Garansi Kesehatan.

Dengan diterbitkannya Perpres 64/2020 yang ditandatangani pada 5 Mei 2020 tersebut, Presiden menaikan iuran bagi peserta mandiri yang akan sahih pada Juli 2020. Kenaikan iuran hampir 100% berlaku bagi pengikut BPJS Kesehatan kelas I, Bagian II dan Kelas III Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP).

Kenaikan tersebut hanya kecil lebih kecil dari kenaikan iuran dalam Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Padahal, Mahkamah Agung di akhir Februari lalu telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung No. 7P/HUM/2020 arah permohonan uji materiil yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang menyatakan kenaikan iuran BPJS melalui Perpres 75/2019 melanggar hukum.