DPR Minta Ketegasan Polri Berantas Penambangan Ilegal Batubara pada Berau

kegiatan-penambangan-batubara-di-kabupaten-berau-kalimantan-timur

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA kacau Wakil Pemimpin Komisi VII DPR MENODAI Bambang Wuryanto meminta ketegasan Polri memberantas penambangan batubara ilegal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

“Illegal minning (penambangan ilegal) itu wilayah hukum. Telah seharusnya Polri bertindak jelas, ” kata Bambang Patjul, panggilan akrab politisi PDI Perjuangan itu, Kamis (6/5/2021).

Patjul serupa mendesak Dinas Energi serta Sumber Daya Mineral (ESDM) setempat segera menutup tambang ilegal yang merusak dunia dan meresahkan masyarakat tersebut.

“Dinas ESDM harus tegas pula, ” pinta Ketua DPD PDIP Jawa Tengah itu.

Jika Dinas ESDM tidak tegas, kata Patjul, maka ketegasan Polri untuk memberantas tambang ilegal batubara tersebut menjadi jawaban langsung.

Baca juga: Erick Ingin Memacu Nilai Ekonomi Industri Profesional dan Energi Lewat Holding Industri Baterai

Bahkan, lanjut Patjul, Komisi VII DPR MENODAI kini sedang mengusulkan pada Kementerian ESDM agar membuat direktorat hukum supaya ke depan bisa lebih tegas.

“Kita medium usulkan ke ESDM buat membentuk direktorat hukum, ” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip juga mendedak Mabes Polri turun tangan memberantas penambangan batubara ilegal yang terang dan kian meresahkan dalam Berau, Kaltim.

“Kalau memang ilegal, Polri harus bertindak, karena itu sudah masuk ramah patokan, ” ungkap I Made Urip, Sabtu (1/5/2021).

Tambang ilegal, introduksi Made Urip, akan merusak lingkungan hidup dan ekosistem, sehingga tak boleh dibiarkan.