Inspeksi Parameter Politik: Mayoritas Responden Menolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode

presiden-jokowi-lantik-gubernur-dan-wakil-gubernur-kalteng_20210527_204802

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Survei Parameter Politik Indonesia mendapati, mayoritas responden menolak perubahan masa bagian presiden menjadi tiga kurun.

Hasil survei yang dilakukan pada 23-28 Mei 2021 diikuti satu. 200 responden ini biar menunjukan, 52, 7 obat jerih responden menyatakan tidak setuju jika masa jabatan kepala diubah dan diperpanjang jadi tiga periode.

Hal itu disampaikan Eksekutif Parameter Politik Nusantara Adi Prayitno dalam hasil survei terkait Peta Kebijakan Menuju 2024 dan Rumor Politik Mutakhir secara maya, Sabtu (5/6/2021).

“Rata-rata tidak setuju, 52, 7 persen tidak putus, yang setuju 27, 8 persen, selebihnya tidak membalas. Artinya, masyarakat tidak setuju jika jabatan presiden diubah menjadi tiga periode, ” kata Adi.

Baca serupa: Jokowi Teken Perpres, Kini Ada Posisi Wakil Menteri Menpan-RB

Tinggi mengatakan, survei juga meminang pendapat responden apabila Presiden Joko Widodo menjabat semasa tiga periode.

Hasilnya, menunjukan sebanyak 45, 3 persen responden menyambut tidak setuju. 25, 3 persen menjawab setuju, sedangkan 29, 4 persen tidak menjawab.

“Sebanyak 50, 6 responden pula menyatakan tidak setuju jika Undang-Undang Dasar 1945 diamendemen untuk memperpanjang masa posisi Jokowi menjadi tiga masa, ” jelas Adi.

Sebagai informasi, Survei Nasional Parameter Politik Peta Politik Nasional menuju Pilpres 2024 dilakukan pada 23-28 Mei 2021.

Survei ini diikuti 1. 200 responden dengan pemungutan sampel melalui sambungan telepon dengan margin of error sebesar ± 2, 9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.