Istana Tak Jawab Surat AHY, Pengkritik Nilai Isu Kudeta Demokrat Mampu Terus Menyerang Jokowi

moeldoko-dan-ahy-222021

TRIBUNNEWS. COM – Sikap Istana Presiden yang tidak menjawab surat dari Ketua Ijmal Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terkait isu kudeta memiliki sorotan dari sejumlah pihak.

Direktur Eksekutif Indikator Kebijakan Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan keterangan Istana dalam isu kudeta Kelompok Demokrat ini sangat penting.

Ia khawatir isu kudeta ini akan terus menyerang Pemimpin Jokowi jika tak ada penjelasan dari Istana.

Pada hal ini, menurutnya Istana menetapkan berbicara ke publik, paling tak secara normatif.

“Pada tataran normatif saja biar tidak terlalu mempermalukan orang-orang disekitarnya, ” kata Burhan saat berbicara dalam acara Sapa Nusantara Pagi, Kompas TV, Jumat (6/2/2021).

“Secara normatif Pak Presiden harus mengucapkan bahwa Istana tidak boleh intrusif apalagi mengobok-obok urusan partai orang karena bagaimanapun Istana harus non-partisan dan menjaga lencana pejabat luhur negara, ” sambungnya.

Baca juga: Jika KLB Ilegal Diselenggarakan Demokrat Bisa Tak Mengikuti di Pilkada dan Pemilu 2024

Dalam rumor kudeta Partai Demokrat ini, patuh Burhan, Presiden Jokowi tidak menyimpan kepentingan politik secara langsung.

Sebab, Jokowi tak bisa maju lagi di Pilpres 2024 dan secara kekuatan di Dewan perwakilan rakyat sudah banyak kekuatan partai dengan mendukung.

“Pak Jokowi secara politik sudah tidak bisa maju lagi di 2024 dan secara kekuatan di Parlemen sudah 80% kekuatan partai yang menjunjung Pak Jokowi sekarang. ”

“Dari sisi politik elektoral maupun politik stabilitas di Kongres itu, tidak ada kepentingan Pak Jokowi untuk ngobok-ngobok Partai Demokrat, ” terangnya.