Kebijaksanaan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Alternatif Rasional

Kebijaksanaan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Alternatif Rasional

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta menilai kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi, merupakan opsi rasional di tengah pandemi virus Covid-19.

“Kebijakan itu dikeluarkan untuk mengurangi kemungkinan penyebaran Covid-19 meluas di Lapas. Sebab, jika satu orang kena betul beresiko terhadap lainnya, ” ujar Wayan kepada wartawan, Jakarta, Jumat (1/5/2020).

Membaca: Alih-alih Menyelamatkan Bangsa dari Corona, Mencetak Uang Rp 600 T Justru Mengakibatkan Inflasi

Menurutnya, jika kebijakan dengan dikeluarkan Menteri Hukum dan PEDOMAN Yasonna Laoly mendapat gugatan daripada beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maka hal tersebut harus dihargai dan itu adalah hak setiap warga negara.  

“Kita hargai gugatannya, biar pengadilan yang memutuskan belakang, ” tutur Wayan.  

Ia menjelaskan, kebijakan penyerapan tidak hanya diterapkan di Indonesia saja, tetapi juga negara lainnya di masa pandemi covid-19. Sehingga, kebijakan dilakukan Menkumham tidak ada yang salah dan aneh.  

Baca: Kadin: Jumlah Pengangguran Akibat Pandemi Virus Corona Capai 40 Juta Karakter

“Apalagi jumlah narapidana di lapas overload, penuh dan mereka berdesak-desakan, sangat beresiko. Jadi, kebijakan tersebut sangat meresap logika, kebijakan ini juga dikerjakan dunia internasional, ” papar Wayan.  

Sementara jika ada mantan napi yang berulang kembali setelah dibebaskan melalui penyerapan, Wayan berharap aparat kepolisian harus menangkap dan menindaknya secara kasar.  

Mengaji: India Bilang Alat Rapid Test dari China Rusak, Beijing: Itu Barang Berkualitas

“Tapi jangan disamaratakan dan seolah-olah semua yang diberikan asimilasi mengabulkan kejahatan, ” ucap politikus PDIP itu.  

Diketahui, kebijakan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 guna menanggulangi penyeberan wabah covid-19 di rutan/lapas/LPKA, dinilai meresahkan masyarakat, khususnya di daerah Surakarta, Jawa Tengah.

Gugatan perdata didaftarkan pada Kamis, 23 April 2020 sebab Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997; Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Swasembada; dan Lembaga Pengawasan dan Penjagaan Penegakan Hukum Indonesia.

“Kami mewakili kepentingan masyarakat dengan justru harus ronda di kampung-kampung wilayah Surakarta bahkan keluar biaya untuk membuat portal di tiang masuk gang, ” kata Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Nusantara 1997 Boyamin Saiman kepada  Tribunnews. com, Minggu (26/4/2020).