Korupsi Citra Satelit Picu Bencana Tempat, Komisaris Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa Jadi Tersangka

lissa-rukmi-utari-lrs-sebagai-tersangka-korupsi

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam
kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) di dalam Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2015.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, pemasokan citra satelit sangat penting dalam sebuah negara untuk kepentingan peraturan ruang dan lingkungan di Nusantara.

“Foto citra planet resolusi tinggi bisa menjadi pokok untuk penerbitan izin dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran peraturan ruang wilayah, ” kata Alex, sapaan Alexander, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (25/1/2021).

Menurut Alex, sudah sepatutnya pengadaan citra satelit dilakukan dengan penuh integritas dan sesuai dengan aturan yang sahih.

“Salah satu buah pelanggaran tata ruang wilayah adalah musibah seperti yang saat ini terjadi di mana-mana, ” cakap Alex.

Lahan yang seharusnya menjadi tangkapan air, prawacana Alex malah rusak akibat pertambangan dan permukiman.

“Foto citra satelit yang beresolusi luhur bisa digunakan sebagai dasar perencanaan tata ruang wilayah, termasuk pertambangan dan permukiman bisa lebih mempertimbangkan kondisi lingkungan sehingga
meminimalisir bencana alam, ” katanya.

Komisaris Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (AIP) Lissa Rukmi Utari (LRS) sebagai tersangka. Lima hari sebelumnya KPK telah lebih dulu menetapkan Kepala BIG tahun 2014-2016 Priyadi Kardono dan Kapusfatekgan dalam LAPAN tahun 2013-2015 Muchamad Muchlis sebagai tersangka.

Ketiganya diduga KPK sudah bikin menderita keuangan negara sekitar Rp179, satu miliar atas pengadaan CSRT itu.

Atas perbuatannya, para-para tersangka disangkakan melanggar Pasal dua ayat (1) atau Pasal 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Menjemput Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.