KPK: Sesuai Peraturan Kapolri, Wakapolda Tak Wajib Lapor Harta Kekayaan

KPK: Sesuai Peraturan Kapolri, Wakapolda Tak Wajib Lapor Harta Kekayaan

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluruskan soal diskusi data Laporan Harta Kekayaan Pemangku Negara (LHKPN) Deputi Penindakan KPK terpilih, Brigjen Pol Karyoto.

Diketahui, sebelum menjadi Deputi Penindakan, Karyoto menjabat sebagai Wakapolda DIY.

Saat menjadi Wakapolda, Karyoto terekam tak pernah melaporkan harta kekayaannya.

Pelaksana Tugas Ahli Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, mengatakan KPK berpedoman di Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian LHKPN pada Lingkungan Kepolisian RI mengenai pihak yang merupakan wajib lapor.

Baca: Ketua KPK Tegaskan Bantuan Penanggulangan Covid-19 Tidak Gratifikasi

Selain Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017, KPK juga merujuk Kesimpulan Kapolri Nomor Kep/1059/X/2017 yang menyusun perluasan dan penyebutan jabatan dengan lebih spesifik sebagai wajib melapor LHKPN di lingkungan Polri.

“Karyoto saat menjabat Wakapolda termasuk golongan tidak wajib melapor harta kekayaan, KPK mengacu pada daftar jabatan di Lampiran C Keputusan Kapolri No. Kep/1059/X/2017 dengan menyatakan posisi Wakapolda bukan tercatat wajib lapor LHKPN, ” perkataan Ipi lewat keterangan tertulis, Rabu (15/4/2020).

Namun serupa itu, Ipi mengamini bahwa ketidakwajiban Karyoto sebagai Wakapolda melapor LHKPN hendak dibahas lebih lanjut bersama Polri.

Hal ini semata-mata untuk lebih memaksimalkan upaya pencegahan korupsi.

Baca: Dominasi Polri di KPK Dikhawatirkan Picu Konflik Kepentingan

Meski dalam catatan pada situs LHKPN, Karyoto melakukan petunjuk harta kekayaan terakhirnya pada tahun 2013 saat menjabat sebagai Dirreskrimum Polda DIY dalam kapasitas sebagai penyidik.

Ipi membenarkan, dalam catatan KPK, saat rangkaian proses rekrutmen dan seleksi kedudukan struktural di KPK, Karyoto telah menyampaikan LHKPN miliknya pada 8 April 2020.

Walaupun diketahui status pelaporan LHKPN Karyoto perlu perbaikan.

“Mengingat ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi terkait SK, istri dan anak dalam tanggungannya. Setelah diangkat menjadi pegawai KPK pada jabatan Deputi Bidang Penindakan, maka pelaporan LHKPN tersebut bakal diproses lebih lanjut sesuai patokan yang berlaku, ” jelas Ipi.

Diketahui, dari kedudukan LHKPN, Karyoto terakhir melaporkan hartanya pada 18 Desember 2013.

Saat itu Karyoto menjabat Direktur Kriminal Umum Kepolisian Kawasan D. I. Yogyakarta. Setelah tersebut, Karyoto tak tercatat menyampaikan LHKPN-nya.