Respons Komisi II DPR Soal Pengikut Kampanye Tatap Muka Pilkada 2020 Dibatasi Hanya 100 Orang

Respons Komisi II DPR Soal Pengikut Kampanye Tatap Muka Pilkada 2020 Dibatasi Hanya 100 Orang

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan peraturan melanggar kampanye tatap muka.

Dalam peraturan tersebut, KPU membatasi peserta kampanye terbuka hanya 100 orang.

Merespons situasi tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengungkapkan, KPU dan Institusi Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI, Senin (24/8/2020) lalu.

Baca: Politikus PAN: ASN yang Tak Netral Dalam Pilkada Harus Diberi Sanksi Tegas

Kepada Komisi II DPR, KPU meminta masukan dan saran terhadap Peraturan KPU (PKPU) dalam rangka menyesuaikan kondisi Pilkada di 2020 akibat Covid-19.

“Artinya berbeda aturan-aturan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan sekarang. Penyesuaian itu merupakan untuk menegakkan protokol kesehatan, ” kata Guspardi Gaus di Pelik Parlemen, Senayan, Kamis (27/8/2020).

Guspardi mengatakan, Komisi II DPR RI dan KPU telah menyepakati beberapa hal berkaitan dengan protokol kesehatan itu.

Baca: Survei IPI: Elektabilitas Gibran di Pilkada Solo 36, 8 Persen

Dijelaskan Guspardi, paling penting di dalam pelaksanaan Pilkada 2020 adalah mengambil jangan sampai ada penyelenggara & masyarakat yang terpapar Covid-19, pokok tren pandemi saat ini sedang tetap naik.

“Hal itu yang paling penting, buat itu tolong diakomodir dimasukkan ke dalam PKPU. Artinya Komisi II sangat mendukung, jangan sampai umum dan penyelenggara Pilkada terkapar, ” ujarnya.

Guspardi mengucapkan KPU dan Bawaslu dapat menelaah dari pengalaman dari Pemilu 2019 baik Pileg maupun Pilpres 2019 lantaran banyak orang meninggal karena kelelahan.

Mengucapkan: 490 ASN Tak Netral Terpaut Pilkada, Legislator PKS: Umumkan Nama-namanya